Peninggalan BJ Habibie Yang Paling Fenomenal Otonomi Daerah

Peninggalan BJ Habibie Yang Paling Fenomenal “Otonomi Daerah”

Berita Terbaru – Presiden RI-3 BJ Habibie tinggalkan banyak warisan bernilai sepanjang pimpin Indonesia. Diantaranya ialah otonomi daerah. Berdasar ringkasan wartawan, BJ Habibie akui sudah sempat menyarankan ide otonomi daerah. Walau sudah sempat disepelekan beberapa faksi, dia meyakini ide itu jadi gerbang awal untuk tingkatkan kualitas budaya setiap wilayah di Indonesia.

Peninggalan BJ Habibie Yang Paling Fenomenal Otonomi Daerah

“Itu untuk tingkatkan tingkah laku semasing wilayah yang bisa memberikan keuntungan. Sebab dapat tingkatkan produktivitas serta daya saing sdm (SDM)-nya. Pasti budaya ini tidak dapat berdiri dengan sendiri, tetapi bersinergi dengan agama,” kata BJ Habibie dalam acara rapat pleno pengkajian MPR RI di Ruangan GBHN, gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).

UU nomer 22 tahun 1999 mengenai Pemerintah Wilayah berlaku semenjak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Otonomi daerah dikerjakan dengan memberi wewenang yang luas, riil, serta bertanggungjawab pada wilayah dengan seimbang. Direalisasikan dengan penataan, pembagian, serta pemakaian sumber daya nasional, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, ikut serta warga, pemerataan, serta keadilan. Wilayah mempunyai hak, kuasa, serta keharusan untuk mengendalikan serta mengatur sendiri masalah pemerintahan serta kebutuhan warga ditempat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam buku ‘Detik-detik yang Memastikan: Jalan Panjang Indonesia Ke arah Demokrasi’ karya BJ Habibie, ia mengatakan memiliki komitmen melakukan otonomi daerah berbentuk UU pemda atau UU Perimbangan Keuangan di antara Pemerintah Pusat serta Wilayah. Oleh karenanya, Habibie mengundang ahli bagian administrasi serta pemerintahan yang dibuat Menteri Dalam Negeri Ryaas Rasyid waktu itu. Habibie kagum dengan inspirasi team pimpinan Ryaas Rasyid. “Pada intinya mereka bawa pandangan baru mengenai otonomi daerah yang benar-benar berlainan dengan apa yang sudah diketahui pada saat awalnya,” catat Habibie.

Misi serta visi kebijaksanaan pemerintah tentang otonomi daerah serta desentralisasi harus tercemin proses demokrasi serta penyelenggaran pemerintah di wilayah. Contohnya semua ketentuan diresmikan secepat-cepatnya oleh kepala wilayah demikian menyepakati draft ketentuan wilayah dengan DPRD semasing tanpa ada disahkan Menteri Dalam Negeri. UU mengenai pemda memberi wewenang seluas-luasnya pada wilayah otonom. Semua wilayah bisa mengadakan wewenang pemerintah terkecuali: bagian politik luar negeri, pertahanan serta keamanan, kebijaksanaan moneter, skema peradilan serta kebijaksanaan permasalahan keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *