Mentri Luhut Secara Sah Mencabut Penyetopan Ekspor Nikel

Mentri Luhut Secara Sah Mencabut Penyetopan Ekspor Nikel

Berita Terbaru – Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah mencabut pemberhentian export bijih nikel buat perusahaan yang tidak dapat dibuktikan melanggar. Walau masih juga dalam step rapat pengaturan di antara Kementerian serta Instansi (K/L) dengan entrepreneur, faksinya memperjelas sudah mencabut larangan export nikel buat perusahaan ‘bersih’ itu.

Mentri Luhut Secara Sah Mencabut Penyetopan Ekspor Nikel

“Kurang lebih yang telah penuhi ketetapan (dapat dibuktikan mematuhi), itu akan dilepaskan. Saya anggap telah ada beberapa yang dilepaskan,” kata Menko Kemaritiman serta Investasi Luhut Binsar Padjaitan di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Tetapi, diakuinya belum tahu jumlahnya perusahaan yang akan diperbolehkan mengekspor kembali.

“Saya tidak tahu detil banyaknya berapakah. Pak Bahlil (Kepala BKPM) kelak yang ngomong. dirapatin oleh Pak Bahlil,” papar Luhut. Diluar itu, ditemukannya export bijih nikel yang melewati kemampuan membuat pemerintah lebih menggerakkan industri bijih nikel terpadu dengan komoditas lain, seperti konsentrat tembaga (copper consentrate) hingga membuahkan produk yang berharga lebih.

“Sebab contohnya gini, Freeport itu kita dapatkan turunannya itu copper konsentratnya dapat 10-15 kali nilai lebih. Saat ini itu kita buat, presiden saya laporin barusan industri terintegrasi. Itu Saat ini telah jalan,” sebut Luhut.

Ia ajak Komisi Pembasmian Korupsi untuk menertibkan semua beberapa proses investasi di indonesia. Karena, sekarang banyak investasi yang mandek 3 sampai 4 tahun waktu entrepreneur ingin berinvestasi. “Jadi banyak saat ini investasi yang telah siap, tetapi terhalang oleh ini lah, itu lah. Terkadang sampai 3-4 tahun. Karena itu Pak Presiden meminta untuk selekasnya diselesaikan. Saya mengharap itu dapat dituntaskan,” katanya.

Selanjutnya masalah larangan export, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan tambahan faksinya akan berkordinasi dengan beberapa entrepreneur bijih nikel ore. Ia menjelaskan, BKPM akan mengadakan rapat pengaturan minggu kedepan. “Di antara BKPM dengan entrepreneur nikel ya. Kelak hari senin saya rapat di BKPM untuk lanjutan dibanding export (nikel),” sebut ia.

Asal tahu saja, pemerintah awalnya sudah temukan pelanggaran paket export bijih nikel dengan kenaikan hampir 3 kali lipat. Dapat dibuktikan dari kapal-kapal pengangkut nikel yang naik rerata dari 30 kapal jadi 100-130 kapal per bulan. Luhut banyak juga temukan perusahaan nakal yang mengekspor bijih nikel dengan kandungan tinggi seputar 1,7 % sampai 1,8 %.

Ini diduga bikin rugi negara sebab mengeruk habis bijih nikel untuk di-export. Akhirnya, pemerintah menghentikan export bijih nikel semenjak 29 Oktober 2019 kemarin. Semestinya, larangan itu gagasannya berlaku mulai 1 Januari 2020. Larangan itu juga dipercepat dari yang sebelumnya diperkirakan tahun 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *